Tata Tertib Baru DPR Picu Kontroversi: Kewenangan Rekomendasi Pencopotan Ketua KPK hingga TNI-Polri

Polemik muncul menyusul disahkannya perubahan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memberikan kewenangan baru kepada lembaga legislatif. Salah satu poin yang menuai sorotan adalah kemampuan DPR untuk merekomendasikan pencopotan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pimpinan TNI dan Polri. Aturan ini dinilai kontroversial dan memicu perdebatan di berbagai kalangan.

Perubahan Tatib DPR tersebut disahkan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Dalam aturan baru ini, DPR diberikan hak untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pejabat tinggi jika dinilai tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan atau melanggar norma hukum. Meskipun tujuannya diklaim untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, banyak pihak menilai bahwa kebijakan ini bisa disalahgunakan sebagai alat politik untuk melemahkan institusi-institusi strategis.

Ketua DPR menyatakan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memastikan semua lembaga negara bekerja secara profesional dan sesuai dengan amanah rakyat. “Ini adalah langkah untuk memperkuat checks and balances dalam sistem demokrasi kita,” ujarnya. Namun, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya meredam kritik dari berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, akademisi, dan masyarakat sipil.

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi pelemahan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi. Aktivis khawatir bahwa kewenangan DPR untuk merekomendasikan pencopotan Ketua KPK dapat digunakan untuk mengintervensi kasus-kasus besar yang melibatkan elite politik. “Ini bisa menjadi ancaman serius bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata seorang aktivis antikorupsi. Ia menambahkan bahwa aturan ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan melemahkan independensi KPK.

Selain itu, kewenangan untuk merekomendasikan pencopotan pimpinan TNI dan Polri juga menuai kritik. Beberapa pengamat menilai bahwa hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, terutama jika rekomendasi tersebut didasarkan pada motif politik semata. “TNI dan Polri adalah institusi strategis yang harus bebas dari intervensi politik. Jika DPR memiliki kewenangan seperti ini, ada risiko besar terhadap netralitas kedua lembaga tersebut,” kata seorang pengamat keamanan.

Di sisi lain, sebagian anggota DPR membela aturan baru ini dengan alasan bahwa pengawasan terhadap lembaga negara adalah bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan yang diamanatkan oleh konstitusi. Mereka menegaskan bahwa rekomendasi pencopotan hanya akan dikeluarkan setelah melalui proses evaluasi yang transparan dan berdasarkan bukti kuat.

Namun, masyarakat tetap waspada terhadap implikasi dari perubahan ini. Banyak yang menyerukan agar pemerintah dan DPR lebih transparan dalam menjelaskan mekanisme pelaksanaan aturan tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa ini bukan alat untuk mempermainkan institusi negara demi kepentingan politik tertentu,” ujar seorang warga yang turut menyuarakan aspirasi melalui media sosial.

Sementara itu, pakar hukum tata negara menyarankan agar aturan ini dievaluasi ulang agar tidak menimbulkan multitafsir atau disalahgunakan. “Perlu ada batasan yang jelas dan mekanisme yang ketat untuk memastikan bahwa kewenangan ini digunakan secara adil dan proporsional,” kata seorang ahli hukum.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara harus benar-benar mempertimbangkan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan. Bagaimana pun, masyarakat berharap bahwa perubahan Tatib DPR ini tidak akan melemahkan institusi-institusi strategis, melainkan memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan demi kepentingan rakyat.