PPATK: Uang Hasil Judi Kabur ke Luar Negeri Melalui Kripto, Nilainya Capai Rp28 Triliun

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan mencengangkan terkait aliran dana hasil praktik perjudian yang berhasil kabur ke luar negeri. Menurut data terbaru, sekitar Rp28 triliun telah ditransfer menggunakan aset kripto sebagai sarana utama transaksi. Temuan ini menyoroti celah pengawasan dalam sistem keuangan digital yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejak uang ilegal mereka.

Kepala PPATK menjelaskan bahwa penggunaan aset kripto semakin marak di kalangan pelaku tindak pidana, termasuk jaringan perjudian ilegal. “Kami menemukan pola transaksi mencurigakan yang melibatkan mata uang kripto sebagai cara untuk menghindari deteksi oleh otoritas,” ujarnya dalam konferensi pers. Ia menambahkan bahwa sifat anonim dan lintas batas dari teknologi blockchain membuat kripto menjadi alat favorit bagi pelaku kejahatan untuk memindahkan dana secara cepat dan sulit dilacak.

Dari total Rp28 triliun tersebut, sebagian besar dana dikirim ke negara-negara dengan regulasi kripto yang longgar atau bahkan tidak memiliki kerja sama dengan Indonesia dalam hal pertukaran informasi keuangan. Hal ini mempersulit upaya penelusuran lebih lanjut oleh PPATK dan aparat penegak hukum. Selain itu, penggunaan kripto juga memungkinkan para pelaku untuk mencuci uang hasil kejahatan dengan lebih mudah, sehingga sulit dibedakan dari transaksi legal.

Temuan ini memicu kekhawatiran serius terkait dampaknya pada perekonomian nasional. Dana sebesar Rp28 triliun yang kabur ke luar negeri bukan hanya merugikan negara dalam hal potensi pajak, tetapi juga berpotensi mendanai aktivitas ilegal lainnya di tingkat internasional. “Ini adalah ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional,” kata salah satu anggota tim analis PPATK.

Para ahli keuangan digital menilai bahwa kasus ini menunjukkan urgensi penguatan regulasi terkait aset kripto di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerapkan beberapa aturan terkait perdagangan kripto, seperti registrasi platform dan pemantauan transaksi, masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. “Regulasi harus lebih ketat, terutama dalam hal identifikasi pelanggan dan pelaporan transaksi mencurigakan,” kata seorang pakar blockchain.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap modus-modus baru dalam praktik pencucian uang. Penggunaan teknologi canggih seperti kripto sering kali tidak disadari oleh masyarakat umum sebagai alat kejahatan. Oleh karena itu, edukasi tentang risiko dan karakteristik transaksi digital menjadi sangat penting untuk mencegah keterlibatan tidak sengaja dalam aktivitas ilegal.

Untuk mengatasi masalah ini, PPATK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan regulator keuangan sedang mengembangkan strategi baru dalam memantau transaksi kripto. Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan koordinasi dengan negara-negara tujuan aliran dana ilegal guna memperkuat kerja sama internasional. Selain itu, PPATK juga mendorong pemanfaatan teknologi analitik untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih efektif.

Kasus ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa perkembangan teknologi, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membawa tantangan baru dalam pemberantasan kejahatan keuangan. Dengan langkah-langkah antisipatif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan praktik ilegal seperti ini dapat diminimalisir demi melindungi kepentingan nasional dan memastikan keamanan sistem keuangan Indonesia.

Ke depan, PPATK menegaskan komitmennya untuk terus memantau tren baru dalam transaksi ilegal dan memperkuat mekanisme pengawasan agar uang hasil kejahatan tidak lagi lolos dari radar otoritas.