Ketua Komisi X DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh Terkait SNBP yang Menuai Polemik

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Nilai Baku Pendidikan (SNBP) setelah kebijakan ini memicu berbagai polemik di kalangan masyarakat. Kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk menjadi solusi dalam penilaian pendidikan justru menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk guru, siswa, hingga orang tua.

Polemik ini bermula dari ditemukannya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan SNBP, seperti ketidakjelasan mekanisme penilaian, disparitas antar wilayah, serta beban tambahan bagi sekolah dan peserta didik. Banyak pihak menilai bahwa sistem ini belum sepenuhnya matang dan perlu disempurnakan agar dapat menjawab tantangan dunia pendidikan Indonesia.

“Kami mendorong dilakukannya evaluasi total terhadap SNBP. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik dan tidak malah menambah beban mereka,” ujar Ketua Komisi X DPR dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (10/10).

Dalam kesempatan tersebut, anggota dewan juga menyoroti perlunya transparansi dalam proses penyusunan kebijakan. Mereka menilai bahwa kurangnya sosialisasi kepada pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. “Sosialisasi yang minim membuat banyak pihak merasa tidak dilibatkan, sehingga muncul resistensi di lapangan,” tambahnya.

Di sisi lain, Kemendikbudristek menyatakan siap untuk menindaklanjuti masukan dari DPR dan masyarakat. Menteri Pendidikan mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi pelaksanaan SNBP secara menyeluruh. “Kami akan melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, akademisi, dan organisasi masyarakat, untuk memastikan bahwa evaluasi ini komprehensif dan solutif,” kata Menteri.

Polemik SNBP ini menjadi bukti bahwa reformasi di dunia pendidikan harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Banyak pihak berharap evaluasi ini tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.

Masyarakat juga diimbau untuk terus memberikan masukan konstruktif demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, diharapkan kebijakan pendidikan ke depannya dapat lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Ke depan, semua pihak berharap agar SNBP atau kebijakan serupa dapat menjadi alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi beban baru bagi generasi muda bangsa.