Jenderal Listyo Dapat Skor 4, Pengamat Minta Prabowo Selamatkan Polri

Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi sorotan publik setelah seorang pengamat kepolisian memberikan penilaian “skor 4” terhadap kinerjanya. Penilaian ini dinilai rendah dan mencerminkan ketidakpuasan terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh Kapolri dalam membenahi institusi kepolisian. Dalam konteks ini, pengamat meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk turut berperan dalam menyelamatkan Polri dari krisis kepercayaan yang semakin mendalam.

Pengamat tersebut menjelaskan bahwa skor 4 diberikan berdasarkan evaluasi terhadap beberapa aspek, seperti transparansi, profesionalisme, serta respons terhadap kasus-kasus besar yang melibatkan aparat kepolisian. Menurutnya, meskipun ada upaya reformasi internal, banyak masyarakat masih merasa bahwa Polri belum sepenuhnya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Ada harapan besar saat Jenderal Listyo dilantik sebagai Kapolri, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa perubahan signifikan belum terlihat,” ujar pengamat itu dalam sebuah diskusi publik.

Salah satu contoh yang sering disoroti adalah lambatnya penanganan kasus-kasus pelanggaran etik dan pidana yang melibatkan anggota Polri. Publik juga menilai bahwa beberapa kebijakan yang diambil cenderung bersifat kosmetik, tanpa menyentuh akar masalah yang lebih mendasar. “Reformasi Polri tidak bisa hanya berhenti pada wacana atau program-program formal. Harus ada tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

Dalam situasi ini, pengamat menyarankan agar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut ambil bagian dalam upaya penyelamatan Polri. Alasannya, sebagai salah satu tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar, Prabowo dianggap mampu memberikan masukan strategis kepada pemerintah untuk memperbaiki citra dan kinerja Polri. “Prabowo memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo dan dipercaya oleh banyak kalangan. Suaranya bisa menjadi jembatan untuk mendorong reformasi lebih serius di tubuh Polri,” kata pengamat tersebut.

Sementara itu, tanggapan dari internal Polri masih terbatas. Jenderal Listyo sendiri belum memberikan komentar resmi terkait penilaian ini. Namun, juru bicara Polri menyampaikan bahwa institusi terus berupaya melakukan pembenahan secara bertahap. “Kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Reformasi adalah proses panjang yang membutuhkan dukungan semua pihak,” ujar juru bicara tersebut.

Di media sosial, penilaian ini memicu perdebatan sengit. Sebagian warganet setuju dengan pengamat bahwa Polri masih jauh dari ideal, sementara yang lain membela institusi tersebut dengan alasan tantangan yang dihadapi sangat kompleks. “Polisi bukan satu-satunya pihak yang harus disalahkan. Masalah sistemik ini harus diselesaikan bersama-sama,” tulis salah satu netizen.

Namun, ada juga yang menyoroti pentingnya peran pemimpin nasional seperti Prabowo untuk ikut campur tangan. “Kalau Prabowo benar-benar peduli pada masa depan bangsa, dia harus membantu memperbaiki institusi-institusi strategis seperti Polri. Ini bukan soal politik, tapi tentang masa depan keamanan dan stabilitas negara,” komentar seorang aktivis antikorupsi.

Ke depan, tekanan terhadap Polri untuk melakukan reformasi total kemungkinan akan semakin besar. Masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu. Bagi pengamat, peran pemimpin seperti Prabowo bisa menjadi katalisator untuk mendorong perubahan lebih cepat dan efektif.

Apakah usulan ini akan ditindaklanjuti oleh Prabowo atau pihak terkait lainnya masih belum jelas. Namun, satu hal yang pasti: Polri berada di persimpangan jalan. Jika tidak segera melakukan perubahan mendasar, kepercayaan publik yang sudah rapuh bisa semakin terkikis, dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh bangsa.

Dengan demikian, sorotan ini menjadi momentum bagi Polri untuk membuktikan bahwa mereka serius dalam memperbaiki diri demi kepentingan rakyat dan negara.