Agustiani Tio Mengaku Dapat Tawaran Rp2 Miliar Sebelum Pemeriksaan KPK

Nama Agustiani Tio menjadi sorotan publik setelah ia mengungkapkan adanya tawaran uang sebesar Rp2 miliar yang diterimanya sebelum menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengakuan ini mencuat dalam proses hukum terkait kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut. Agustiani, yang merupakan salah satu saksi kunci, menyebut bahwa tawaran itu datang sebagai upaya untuk memengaruhi kesaksiannya.

Dalam keterangannya kepada penyidik, Agustiani mengungkapkan bahwa tawaran tersebut disampaikan secara tidak langsung melalui perantara. Uang itu ditawarkan dengan iming-iming agar ia memberikan keterangan yang “menguntungkan” pihak tertentu dalam kasus yang sedang diselidiki. Namun, ia menegaskan menolak tawaran itu dan tetap berkomitmen untuk memberikan kesaksian sesuai fakta yang diketahuinya. “Saya tidak bisa berkompromi dengan hal-hal seperti itu. Ini soal kebenaran dan keadilan,” ujarnya.

Pengakuan ini langsung mendapat tanggapan serius dari KPK. Lembaga tersebut menilai bahwa tawaran suap terhadap saksi adalah bentuk upaya penghalangan proses hukum (obstruction of justice), yang dapat dikenai sanksi pidana tambahan. “Kami akan mendalami siapa di balik tawaran ini dan apa motifnya. Setiap upaya untuk menggagalkan penegakan hukum akan kami tindak tegas,” kata seorang juru bicara KPK.

Kasus ini juga memicu reaksi dari masyarakat dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak menilai bahwa tawaran suap ini mencerminkan masih kuatnya praktik intervensi dalam proses hukum di Indonesia. “Ini adalah bukti nyata bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menghambat kerja KPK. Publik harus mendukung lembaga ini untuk terus bergerak maju tanpa tekanan,” kata seorang aktivis antikorupsi.

Di sisi lain, pengamat hukum menyoroti pentingnya perlindungan terhadap saksi dalam kasus korupsi. Menurut mereka, insiden ini menunjukkan bahwa saksi kerap menjadi target intimidasi atau godaan finansial untuk memutarbalikkan fakta. “Negara harus memastikan bahwa saksi mendapatkan perlindungan maksimal, baik fisik maupun psikologis, agar mereka merasa aman saat memberikan kesaksian,” ujar seorang ahli hukum pidana.

Meski telah menolak tawaran tersebut, Agustiani mengaku merasa terbebani dengan situasi ini. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai saksi kunci membuatnya berada di bawah tekanan besar. Namun, ia bertekad untuk tetap kooperatif dengan KPK demi membantu mengungkap kebenaran. “Saya hanya ingin proses hukum berjalan adil. Apa pun risikonya, saya siap,” tegasnya.

Ke depan, KPK berencana memperluas investigasi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya suap ini. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pesan kuat bahwa segala bentuk intervensi terhadap proses hukum tidak akan ditoleransi.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap pelaku, tetapi juga melawan praktik-praktik yang berusaha melemahkan penegakan hukum. Dengan dukungan publik dan komitmen dari semua pihak, diharapkan keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.