
Insiden kebakaran yang melanda gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) beberapa waktu lalu meninggalkan tanda tanya besar terkait penyebab pastinya. Dalam pernyataan resminya, mantan anggota DPR RI sekaligus pengamat kebijakan publik, Nusron Wahid, mengungkapkan analisisnya terkait biang kerok di balik tragedi tersebut. Menurutnya, insiden ini tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis semata, tetapi juga kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan dan pemeliharaan gedung.
“Kebakaran seperti ini sering kali dipicu oleh kombinasi masalah, baik dari sisi teknis maupun manajemen,” ujar Nusron. Ia menyoroti bahwa gedung-gedung pemerintah yang telah beroperasi selama puluhan tahun kerap mengalami degradasi sistem kelistrikan, termasuk instalasi yang sudah usang atau tidak sesuai standar keselamatan modern. “Jika pemeliharaan tidak dilakukan secara berkala dan profesional, risiko kebakaran menjadi sangat tinggi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa salah satu penyebab utama kebakaran adalah kurangnya pengawasan terhadap prosedur keselamatan di lingkungan gedung. Misalnya, adanya kabel-kabel yang terlalu tua, beban listrik yang melebihi kapasitas, atau bahkan praktik penggunaan peralatan elektronik yang tidak sesuai standar. “Ini bukan sekadar soal korsleting listrik, tapi juga soal bagaimana pengelola gedung menjaga infrastruktur agar tetap aman,” katanya.
Pernyataan Nusron ini sejalan dengan temuan awal tim investigasi yang menyebutkan bahwa titik api berasal dari salah satu ruangan di lantai dasar gedung. Diduga kuat, api muncul akibat hubungan arus pendek pada panel listrik yang tidak terawat dengan baik. Namun, belum ada konfirmasi resmi apakah insiden ini juga melibatkan faktor kelalaian manusia, seperti penggunaan alat-alat elektronik secara sembarangan atau pengabaian protokol keselamatan.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN sendiri telah membentuk tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gedung mereka. Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa pihaknya akan memperbaiki semua celah yang dapat memicu kecelakaan serupa di masa mendatang. “Kami akan memastikan bahwa semua sistem di gedung ini diperbarui dan memenuhi standar keselamatan tertinggi,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Namun, insiden ini juga memicu kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait minimnya perhatian terhadap pemeliharaan aset negara. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai bahwa kasus ini mencerminkan buruknya manajemen aset pemerintah, di mana banyak gedung milik negara yang tidak dirawat secara optimal karena keterbatasan anggaran atau prioritas yang salah. “Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk lebih serius dalam merawat infrastruktur publik,” kata seorang pengamat.
Di media sosial, warganet juga ramai membahas insiden ini. Banyak yang mempertanyakan transparansi penanganan kasus serta langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa. “Gedung pemerintah harusnya menjadi contoh dalam hal keselamatan, bukan malah jadi korban kebakaran karena kelalaian,” tulis salah satu netizen.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN berencana untuk bekerja sama dengan ahli keselamatan dan keamanan gedung guna memastikan bahwa semua fasilitas mereka memenuhi standar internasional. Selain itu, pelatihan rutin bagi pegawai tentang prosedur darurat juga akan ditingkatkan untuk mengantisipasi situasi tak terduga.
Meski demikian, insiden ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan gedung, baik milik pemerintah maupun swasta. Bagaimanapun, pencegahan lebih baik daripada penyesalan, dan tragedi ini diharapkan bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem manajemen keselamatan di Indonesia.
Discover more from Berita Terkini
Subscribe to get the latest posts sent to your email.