Jokowi Angkat Bicara Terkait Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai pemblokiran anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh DPR. Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan proyek strategis nasional tersebut, meskipun menghadapi kendala terkait pembebasan anggaran.

“Kami tetap fokus pada pembangunan IKN sebagai visi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Namun, tentu saja kami juga harus mencari solusi terbaik agar proses ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Kamis (10/10).

Pemblokiran anggaran oleh DPR menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Beberapa anggota legislatif menyatakan keberatan terkait prioritas penggunaan dana negara, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan IKN di tengah berbagai kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan kemiskinan dan infrastruktur dasar di daerah-daerah tertinggal.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga upaya untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan wilayah Indonesia Timur. “IKN adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Ini bukan hanya tentang membangun gedung atau jalan, tetapi juga tentang menciptakan pusat pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang menjajaki opsi alternatif untuk memastikan kelangsungan proyek ini. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan investor asing. “Kami terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan pembangunan IKN tetap berjalan tanpa memberatkan APBN,” tambah Jokowi.

Sementara itu, kalangan pengamat menilai bahwa polemik ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks antara eksekutif dan legislatif. Sebagian pihak mendukung langkah DPR untuk lebih selektif dalam menyetujui anggaran, sementara yang lain khawatir bahwa pemblokiran ini dapat menghambat agenda strategis nasional.

Masyarakat pun terbelah dalam menyikapi isu ini. Ada yang mendukung percepatan pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan Indonesia, namun ada juga yang merasa proyek ini kurang relevan di tengah tantangan sosial-ekonomi yang masih dihadapi banyak masyarakat.

Ke depan, semua pihak berharap agar dialog antara pemerintah dan DPR dapat menghasilkan solusi yang adil dan konstruktif. Pembangunan IKN diharapkan tidak hanya menjadi proyek fisik semata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan rakyat dan membawa manfaat nyata bagi seluruh bangsa Indonesia.