Golkar: Wacana Bahlil Tertibkan Solar Subsidi Merupakan Bagian dari Instruksi Prabowo

Wacana penertiban distribusi solar subsidi yang diusulkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, ternyata bukan inisiatif tunggal. Menurut Partai Golkar, langkah tersebut merupakan bagian dari instruksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Pernyataan ini mengungkap keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan arahan politik tingkat tinggi untuk menangani masalah subsidi energi yang selama ini menjadi sorotan.

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa wacana penertiban solar subsidi telah dibahas secara internal sebagai respons terhadap arahan Prabowo untuk memastikan efisiensi anggaran. “Ini adalah bagian dari instruksi Pak Prabowo agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Kami mendukung langkah ini karena subsidi yang salah sasaran hanya akan membebani APBN,” ujar Ace dalam sebuah pernyataan pers.

Solar subsidi, yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor transportasi dan industri tertentu, kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Banyak laporan menunjukkan bahwa solar bersubsidi justru digunakan oleh kendaraan pribadi atau dijual kembali di pasar gelap dengan harga lebih tinggi. Hal ini membuat beban subsidi energi membengkak dan menyedot anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program prioritas lainnya.

Bahlil sendiri sebelumnya telah menyampaikan gagasan untuk menertibkan distribusi solar subsidi melalui mekanisme digitalisasi dan pengawasan ketat. Ia menekankan pentingnya teknologi untuk memastikan bahwa subsidi hanya dinikmati oleh kelompok yang berhak. “Kami sedang merancang sistem yang lebih transparan agar subsidi ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” kata Bahlil dalam sebuah forum diskusi.

Namun, rencana ini juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pengusaha transportasi dan nelayan kecil menyambut baik langkah ini, asalkan implementasinya tidak mempersulit akses mereka terhadap solar bersubsidi. “Kami setuju dengan penertiban asalkan distribusinya tetap lancar dan tidak mengganggu operasional kami,” kata Ketua Asosiasi Nelayan Tradisional, Joko Santoso.

Di sisi lain, ada juga yang khawatir bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dilaksanakan dengan hati-hati. Beberapa pengamat energi memperingatkan bahwa pengetatan distribusi solar subsidi tanpa solusi alternatif yang memadai bisa memicu gejolak sosial, terutama di daerah-daerah terpencil yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi. “Pemerintah harus memastikan ada mekanisme kompensasi bagi kelompok rentan yang terdampak,” ujar seorang pengamat ekonomi energi.

Sementara itu, Prabowo Subianto, melalui perwakilannya, menegaskan bahwa instruksi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih efektif dan adil. “Pak Prabowo ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang,” kata juru bicara Prabowo.

Ke depan, pemerintah berencana untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ini. Dialog dengan pelaku usaha, masyarakat, dan ahli energi akan dilakukan untuk memastikan bahwa langkah penertiban solar subsidi tidak menimbulkan gejolak baru di lapangan.

Bagaimanapun, isu subsidi energi tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Di tengah tekanan global terhadap harga minyak dan gas, serta kebutuhan domestik yang terus meningkat, kebijakan ini harus dirancang dengan cermat agar tidak membebani APBN maupun masyarakat kecil.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk arahan dari Prabowo dan inisiatif Bahlil, diharapkan penertiban solar subsidi dapat menjadi langkah konkret menuju pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan berkeadilan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta komitmen semua pihak untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan distribusi.