Besaran Gaji Ketua RT 2025 di Berbagai Daerah: Ada Perbedaan Signifikan?

Pemerintah daerah di Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para Ketua Rukun Tetangga (RT), yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah. Namun, besaran insentif atau gaji yang diterima oleh para Ketua RT ternyata masih sangat bervariasi di berbagai wilayah pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan perbedaan kemampuan keuangan antar-daerah dalam memberikan apresiasi kepada para pengabdi masyarakat tersebut.

Berdasarkan data yang dirilis Selasa (20/2), besaran gaji atau insentif Ketua RT di beberapa daerah menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Di Jakarta, misalnya, Ketua RT menerima insentif sebesar Rp2,4 juta hingga Rp3 juta per bulan , sementara di daerah lain seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, angkanya hanya berkisar Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan . Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga oleh kondisi ekonomi dan alokasi anggaran masing-masing wilayah.

Faktor Penentu Besaran Insentif

Besaran insentif Ketua RT umumnya ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kemampuan Keuangan Daerah : Daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, seperti DKI Jakarta, cenderung memberikan insentif lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD rendah.
2. Tingkat Tanggung Jawab : Di beberapa wilayah padat penduduk, tugas Ketua RT lebih kompleks sehingga mendapatkan insentif lebih besar sebagai bentuk apresiasi.
3. Regulasi Lokal : Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan insentif bagi Ketua RT, yang biasanya diatur melalui peraturan daerah (Perda).

Contoh Besaran Gaji di Beberapa Daerah

Berikut adalah gambaran besaran insentif Ketua RT di beberapa daerah pada tahun 2025:

• DKI Jakarta : Rp2,4 juta hingga Rp3 juta per bulan.
• Jawa Barat (Bandung) : Rp1,2 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
• Jawa Tengah (Semarang) : Rp750 ribu hingga Rp1 juta per bulan.
• DI Yogyakarta : Rp800 ribu per bulan.
• Sulawesi Selatan (Makassar) : Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.
• Papua : Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan, tergantung kabupaten/kota.

Data ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan yang cukup besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meski demikian, pemerintah pusat telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan insentif bagi Ketua RT sesuai dengan kemampuan fiskal masing-masing.

Respons Masyarakat dan Ketua RT

Di tengah disparitas ini, banyak Ketua RT di daerah dengan insentif rendah mengeluhkan besaran gaji yang dinilai belum memadai. “Tugas kami sangat banyak, mulai dari administrasi warga hingga membantu penanganan pandemi. Dengan insentif Rp500 ribu per bulan, rasanya kurang sebanding dengan tanggung jawab yang diemban,” kata Ahmad, seorang Ketua RT di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Namun, di sisi lain, ada juga Ketua RT yang merasa bersyukur atas penghargaan yang diberikan. “Meskipun tidak besar, insentif ini sudah cukup membantu untuk kebutuhan sehari-hari. Yang terpenting adalah kami bisa berkontribusi kepada masyarakat,” ujar Siti Nurhayati, Ketua RT di Kota Makassar.

Desakan untuk Standardisasi

Beberapa pengamat pemerintahan menilai bahwa disparitas insentif Ketua RT ini dapat memengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Oleh karena itu, ada desakan agar pemerintah pusat membuat standar minimum insentif bagi Ketua RT secara nasional. “Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan bahwa Ketua RT di seluruh Indonesia mendapatkan penghasilan yang layak. Ini penting untuk menjaga semangat pengabdian mereka,” kata Dr. Andi Wijaya, pengamat kebijakan publik.

Selain itu, ada usulan agar insentif Ketua RT tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga didukung oleh anggaran dari pemerintah pusat. “Dengan adanya subsidi dari pusat, daerah-daerah dengan kemampuan keuangan rendah bisa memberikan insentif yang lebih layak kepada Ketua RT,” tambahnya.

Langkah Pemerintah ke Depan

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi kebijakan insentif bagi Ketua RT. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian tambahan dana desa yang dialokasikan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan Ketua RT dan RW. “Kami ingin memastikan bahwa para Ketua RT mendapatkan penghargaan yang setimpal dengan kontribusi mereka kepada masyarakat,” ujar Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri.

Harapan untuk Masa Depan

Bagi masyarakat, Ketua RT adalah garda terdepan dalam menjaga harmoni dan pelayanan di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan mereka diharapkan dapat menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pusat. Dengan insentif yang lebih layak, diharapkan Ketua RT dapat bekerja lebih optimal tanpa harus khawatir soal pemenuhan kebutuhan dasar keluarga mereka.

Insentif Ketua RT bukan sekadar soal angka, tetapi juga cerminan penghargaan negara terhadap peran strategis mereka di masyarakat. Semoga ke depan, disparitas ini dapat diminimalisir demi keadilan bagi semua Ketua RT di Indonesia.