30 Pejabat Imigrasi Soekarno-Hatta Dicopot karena Peras WNA China: Harus Viral Dulu Baru Ditindak?

Jakarta – Sebanyak 30 pejabat imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam kasus pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) asal China. Kasus ini mencuat setelah video yang menunjukkan aksi pemerasan tersebut viral di media sosial, memicu kecaman dari berbagai pihak.

Dalam video yang beredar, terlihat beberapa petugas imigrasi meminta sejumlah uang kepada WNA China yang akan memasuki Indonesia. Aksi ini dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan hukum yang berlaku. Setelah video tersebut viral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot para pejabat yang terlibat.

Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmy Karim, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan korupsi dan pemerasan di lingkungan imigrasi. “Kami telah melakukan investigasi internal dan memastikan bahwa para pelaku akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk membersihkan institusi imigrasi dari praktik-praktik yang merugikan,” tegas Silmy.

Namun, kasus ini juga memunculkan kritik dari masyarakat yang mempertanyakan mengapa tindakan tegas baru dilakukan setelah kasus tersebut viral. Banyak yang menilai bahwa seharusnya pengawasan internal lebih ketat dilakukan sebelum kasus seperti ini terjadi. “Ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan kita masih lemah. Harusnya tidak perlu menunggu viral dulu baru bertindak,” ujar seorang pengamat hukum.

Kasus ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap citra Indonesia di mata internasional, terutama dalam hal pelayanan imigrasi. Banyak yang berharap agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme kerja di bandara-bandara internasional, termasuk Soekarno-Hatta, untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Selain mencopot para pejabat yang terlibat, Kemenkumham juga berencana memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada petugas imigrasi untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme. “Kami akan terus memperbaiki sistem dan memberikan edukasi kepada seluruh petugas agar pelayanan imigrasi kita bisa lebih baik,” tambah Silmy.

Dengan tindakan tegas ini, diharapkan praktik korupsi dan pemerasan di lingkungan imigrasi dapat diminimalisir, serta kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap Indonesia dapat dipulihkan.